nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengunjungi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sabtu (4/6).  Kunjungan ini berkaitan dengan pemantapan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental. 

Tjahjo menjelaskan, IPDN sebagai tempat lahirnya para calon pemimpin bangsa, perlu adanya kedisiplinan sebagai dasar untuk membentuk revolusi mental. Selain itu, ia minta ada penanaman pendidikan sejarah dan proses kemerdekaan negeri ini. 

“Jangan sampai ada calon praja yang mau masuk IPDN tetapi tidak tau tentang sejarah atau bahkan presiden” kata Mendagri. 

Tjahjo juga mengapresiasi rencana IPDN Jatinangor setiap setahun sekali akan melakukan ziarah ke makam Bung Karno. "Ya, hal ini bagus kalau bisa tidak hanya kunjungan dan berziarah tetapi juga turut serta membersihkan makam" kata Tjahjo. 

Kemudian dari hal pendidikan, perlu ada perubahan kurikulum yang lebih bersifat dinamis untuk mengembangkan pemikiran yang komprehensif. 

Di lain pihak, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam perekrutan calon praja IPDN.

“Jika ada yang ketauan membayar kepada oknum IPDN/Kemendagri langsung akan saya batalkan keikutsertaan pendidikan di IPDN walau diklasifikasikan lulus sedangkan bagi oknum yang menerima langsung saya beri sanksi,” kata Tjahjo. 

Sesuai arahan Presiden Jokowi, IPDN harus menjadi pusat pengembangan revolusi mental yang harus mencetak ribuan Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM). 

Mereka nantinya akan ditempatkan di seluruh kecamatan di Indonesia, bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Pemdagri) yang secara lintas komponen yang sekretariatnya dikoordinasikan Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM). 

“Selain itu juga akan melibatkan lintas komponen termasuk pakar dan civil society serta tentunya harus sinergis dengan IPDN,” ujar dia. 

Rektor IPDN Jatinangor, Ermaya Suradinata mengatakan terkait dengan perekrutan praja sudah memasuki tahapan psikologi, integritas dan juga kejujuran. Selanjutnya, akan ada juga tes wawancara dan tes ulang kesehatan. 

"Dalam proses perekrutan ini kita juga sudah mengikutsertakan peran KPK guna menghindari adanya suap" kata Ermaya. 

Terkait dengan tindakan kekerasan yang ada di IPDN saat ini sudah tidak ada dan bagi para praja dan pengasuh yang melakukan tindakan kekerasan langsung diberikan sanksi yang tegas.⁠⁠⁠⁠ (p/ab)